Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang

Pertanggungjawaban pidana korupsi dan pencucian uang selama ini sering hanya dikenakan pada ‘orang’ sebagai subjek pelaku. Salah satu tindak pidana korupsi yang akhir-akhir ini sering terjadi adalah yang berasal dari partai politik, yang dilakukan oleh anggotanya. Dalam praktik, sulit mengidentifikasi perbuatan personel partai politik itu menjadi perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada partai politik. Artikel ini menggali hal-hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana partai politik dalam tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Negara dapat meminta pertanggungjawaban pidana karena partai politik dapat dikategorikan sebagai korporasi. Partai politik merupakan subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dalam hal personel atau pengurusnya melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan teori pemidanaan terhadap korporasi. Ketentuan hukum juga telah mengatur bentuk sanksi pidana berupa denda, pengumuman putusan hakim, pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha partai, pencabutan izin opersional partai, pembubaran dan/atau pelarangan partai, perampasan aset partai untuk negara, dan/atau pengambilalihan partai politik oleh negara. Abstract Criminal responsibility of corruption and money laundering is often imposed to individual as the perpetrators, whereas currently the trend is that corruption performed by a political party through its personnel. In practice, it is difficult to identify which personal action taken by a personnel of a political party that could constitute as a criminal offence accountable to the political party. This article will discuss the matters surrounding criminal responsibility of a political party in regards to both corruption and money laundering. Political party as a subject of law is entitled to criminal responsibility in a case where its personnel or its officials is found guilty of corruption based on the criminal prosecution againsts corporation theory. Furthermore, legal provision have also regulate criminal sanctions such as: financial penalties, announcement of court decision, freezing part or all of the business activities of the party, operational license revocation, dissolution and/or prohibition of the party, expropriation of assets to the state, and/or takeover of political party by the state.