Menilai Kinerja Keuangan dengan Analisis Rasio Keuangan: Studi Kasus BKAD Sleman

Keberhasilan dalam praktek otonomi daerah berasal dari kerja keras Pemda dalam berupaya melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan hukum. Masalah yang dihadapi dalam mengelola keuangan daerah adalah ketika potensi sumber daya keuangan daerah tertentu belum dimaksimalkan. Ini merupakan fakta bahwa anggaran Kabupaten Sleman masih tergantung pada pendanaan dari Pemerintah Pusat. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur independensi pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah di Kabupaten Sleman dengan menilai kinerja keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) selama 5 tahun dari 2012-2016 dengan cara menganalisis rasio kemandirian keuangan regional, rasio efisiensi pembelian, analisis varian, tingkat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan regional, dan rasio cakupan layanan utang (DSC). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola hubungan kemandirian pemerintah daerah dianggap belum cukup independen, tetapi tingkat efisiensi pengelolaan keuangan dinilai efisien. Tingkat desentralisasi fiskal Kabupaten Sleman dianggap cukup karena realisasi pendapatan PAD sangat efektif, namun tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah pusat dianggap sangat tinggi. Salah satu faktornya adalah karena kurangnya kontribusi dari Pajak Bumi dan Bangunan Pendapatan ke PAD. Situasi ini disebabkan oleh pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak efektif. Rasio pertumbuhan menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan berfluktuasi.