Mapping and Analyzing E-Government Sentiments in Local Governments in Indonesia

This study aims to comprehensively map and evaluate the quality of E-Government services in local governments throughout Indonesia, focusing on public perceptions. Employing a descriptive method and qualitative approach, data collection involves non-participant observation. Researchers observed the implementation of E-Government within provincial-level local governments participating in the 2021 Electronic-Based Government Systems evaluation through Google Play. Data analysis utilizes an interactive model to provide nuanced insights. The findings reveal that E-Government implementation in Indonesian provincial governments is primarily concentrated within the E-Service category, comprising 50% or 89 applications. The most advanced category is E-Information, encompassing 38% or 67 applications. However, the E-Participation category is notably underrepresented, with only 15% or 19 applications implemented by provincial governments in Indonesia. This study contributes to a deeper understanding of Indonesia’s current landscape of E-Government services. It underscores the importance of further developments, particularly in promoting citizen participation and engagement. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan dan mengevaluasi secara komprehensif kualitas layanan E-Government di pemerintah daerah di seluruh Indonesia, dengan fokus pada persepsi publik. Dengan menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui observasi non-partisipan. Peneliti mengamati implementasi E-Government di pemerintah daerah tingkat provinsi yang berpartisipasi dalam evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2021 melalui Google Play. Analisis data menggunakan model interaktif untuk memberikan wawasan yang bernuansa. Temuan menunjukkan bahwa implementasi E-Government di pemerintah provinsi di Indonesia sebagian besar terkonsentrasi pada kategori E-Service, yang terdiri dari 50% atau 89 aplikasi. Kategori yang paling maju adalah E-Informasi, mencakup 38% atau 67 aplikasi. Namun, kategori E-Partisipasi masih kurang terwakili, dengan hanya 15% atau 19 aplikasi yang diimplementasikan oleh pemerintah provinsi di Indonesia. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih mendalam mengenai lanskap layanan E-Government di Indonesia saat ini. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya pengembangan lebih lanjut, terutama dalam mempromosikan partisipasi dan keterlibatan warga negara.