Artikel Kehormatan: Saat Rakyat Bicara: Demokrasi dan Kesejahteraan
Abstrak Secara tradisional, kesejahteraan adalah suatu kepercayaan bahwa kesejahteraan sosial merupakan tanggung jawab dari masyarakat dan tanggung jawab ini harus dipenuhi oleh pemerintah yang dilaksanakan dalam bentuk negara atau sistem pemerintahan. Demokrasi masih dipandang sebagai sistem yang p...
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: | Padjadjaran (Online) 2014-04, Vol.1 (1), p.1-18 |
---|---|
Hauptverfasser: | , |
Format: | Artikel |
Sprache: | eng ; ind |
Schlagworte: | |
Online-Zugang: | Volltext |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Zusammenfassung: | Abstrak Secara tradisional, kesejahteraan adalah suatu kepercayaan bahwa kesejahteraan sosial merupakan tanggung jawab dari masyarakat dan tanggung jawab ini harus dipenuhi oleh pemerintah yang dilaksanakan dalam bentuk negara atau sistem pemerintahan. Demokrasi masih dipandang sebagai sistem yang paling sesuai dalam rangka tercapainya kesejahteraan sosial karena demokrasi memberikan jalan bagi rakyat untuk berbicara. Namun, pada praktiknya demokrasi oleh masyarakat awam kerapkali diartikan sebagai pemerintah yang sebenarnya lebih menekankan kepada demokrasi politik. Artikel ini akan memperlihatkan bagaimana kesejahteraan sosial dianalisis secara akurat dari pemikiran mengenai demokrasi sosial yang berjalan beriringan dengan model demokrasi konsensus sebagai dasar fundamental dalam menghadapi peristiwa negara dan pemerintahan. Abstract Traditionally, Welfarism is the belief that social well-being is the responsibility of a community which could only be realized through state or governmental management. It is still believed that Democracy is the most proper system in achieving social welfare, since it permits the people of a country to speak. In practice, however, Democracy is only understood as a system that gives the governmental rights to the majority of the people. This article, thus, will argue that social wel fare is more precisely analyzed through the notion of Social-Democracy, which goes hand-in-hand with the consensus model of Democracy as a fundamental base in carrying out state and governmental affairs. |
---|---|
ISSN: | 2460-1543 2442-9325 |
DOI: | 10.22304/pjih.v1n1.a1 |