Collaborative Governance dalam Pemberdayaan Masyarakat Disabilitas di Desa Maron Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo

Kelompok masyarakat disabilitas merupakan warga negara yang harus mendapatkan hak yang sama, namun mereka sering terpinggirkan dan hidup kurang layak. Permasalahan disabilitas bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat saja, namun stakeholder lain juga bertanggung jawab. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui seberapa jauh peran yang dilakukan oleh stakeholder dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui collaborative governance yang dilakukan oleh pmerintah Desa Maron dengan Dinas Sosial Kabupaten Wonosobo, Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, KSM Tali Kasih serta pihak swasta yaitu komunitas lokal dalam pemberdayaan masyarakat disabilitas. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan data dilakukan melalui wawancara dengan stakeholder yang terlibat dalam pemberdayaan masyarakat disabilitas serta dokumen sebagai data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa collaborative governance dalam pemberdayaan masyarakat disabilitas belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari indikator collaborative governance menurut DeSeve yang belum tercapai yaitu belum adanya komitmen yang kuat pada semua stakeholder, belum adanya kepercayaan yang kuat antar stakeholder, belum adanya aturan resmi terkait kolaborasi pemberdayaan masyarakat disabilitas serta belum akses sumber daya yang masih terbatas terutama anggaran dan juga prasarana. Rekomendasi pada penelitian ini adalah pemerintah dapat membuat program bantuan nasional untuk disabilitas, pemerintah bekerjasama dengan UMKM untuk pemberdayaan disabilitas.