STANDARISASI BENTUK PRODUK HUKUM SEBAGAI TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG OMNIBUS

Pengujian kembali Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2023 menandakan sedang adanya permasalahan serius dalam sistem legislasi nasional, utamanya terkait penentuan tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi pada perkara Pengujian Undang-Undang Omnibus. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah: Pertama, mengapa perlu adanya standarisasi bentuk produk hukum sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi?; Kedua, Bagaimana bentuk produk hukum ideal sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian undang-undang omnibus?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konsep, perundang-undangan, dan kasus. Pembahasan dalam penelitian ini ialah bahwa standarisasi bentuk produk hukum dimaksudkan untuk menjamin eksekutabilitas Putusan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan bentuk produk hukum ideal sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi ialah undang-undang dengan model fast track legislation. Kesimpulan dalam penelitian ini ialah perlunya legitimasi atas gagasan undang-undang sebagai bentuk tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi pada perkara pengujian undang-undang omnibus