Penyitaan Berbasis Properti Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi

This study aims to analyze the application of property-based returns on state financial losses. The research method used is empirical by using primary and secondary data sources. Data was collected by interviewing a special criminal prosecutor and analyzing three court decisions. This study, not only discusses the return of state losses but also discusses solutions so that the execution of recovering state losses can be maximized. This research is based on the theory of economic analysis of law. This study resulted in three points, the first is that property-based confiscation are only used for proof. Second, as the basis for recovering state financial losses, the model used is value-based confiscation. Third, the return of state financial losses is still an option that can be replaced with a substitute imprisonment. Supposedly, corruption convicts should not be given a choice of alternative prisons but can be replaced with sanctions in the form of social work which can be calculated as the value of state losses. In addition, the draft asset return law must be ratified by referring to UNCAC 2003 so that there are rules governing the return of assets.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pengembalian kerugian keuangan negara dengan berbasis properti. Metode penelitian yang digunakan yaitu empiris dengan menggunakan sumber data primer maupuan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terhadap seorang jaksa tindak pidana khusus dan menganalisis tiga putusan pengadilan. Penelitian ini, tidak hanya membahas mengenai pengembalian kerugian negara saja tetapi juga membahas terkait solusi sehingga eksekusi pengembalian kerugian negara dapat dimaksimalkan, untuk itu penelitian ini berpatokan pada teori economic analysis of law. Penelitian ini menghasilkan tiga poin, pertama adalah penyitaan berbasis properti hanya digunakan untuk pembuktian. Kedua, sebagai dasar pengembalian kerugian keuangan negara, model yang digunakan adalah penyitaan berbasis nilai. Ketiga yaitu pengembalian kerugian keuangan negara masih menjadi suatu pilihan yang dapat diganti dengan pidana penjara pengganti. Seharusnya, terpidana korupsi tidak diberi pilihan penjara penggani tetapi dapat diganti dengan sanksi berupa pekerjaan sosial yang dapat dihitung sebagai nilai dari kerugian negara. Selain itu, rancangan undang-undang pengembalian aset harus disahkan dengan berpedoman pada UNCAC 2003 agar ada aturan yang memayungi pengembalian aset.