GAGASAN PENGADILAN PEMILIHAN UMUM DALAM PERSPEKTIF SEJARAH HUKUM PENYELENGGARAAN PEMILU 1999
Berkaitan dengan urgensi pemisahan pengadilan pemilu ad hoc dengan pengadilan lainnya, dapat dikemukakan bahwa hal ini memang perlu dilakukan mengingat adanya kekhususan-kekhususan pernasalahan yang dihadapi dalam pemilu, baik yang bersifat kejahatan maupunpelanggaran. Namun demikian, dalam kerangka...
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: | Hukum dan pembangunan 2017-06, Vol.34 (1), p.1 |
---|---|
1. Verfasser: | |
Format: | Artikel |
Sprache: | eng |
Online-Zugang: | Volltext |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Zusammenfassung: | Berkaitan dengan urgensi pemisahan pengadilan pemilu ad hoc dengan pengadilan lainnya, dapat dikemukakan bahwa hal ini memang perlu dilakukan mengingat adanya kekhususan-kekhususan pernasalahan yang dihadapi dalam pemilu, baik yang bersifat kejahatan maupunpelanggaran. Namun demikian, dalam kerangka sistem hukum nasional pada umumnya, memang harus dipikirkan kembali kecenderungan-kecenderungan untuk membentuk berbagai pengadilan ad hoc, termasuk untuk masalah pemilu. Karena akan menimbulkan permasalahan pula jika terlalu banyak dibentuk pengadilan ad hoc dalam kerangka sistem hukum nasional negara kita. Jika pun kemudian pengadilan ad hoc dipandang tepat untuk menjadi solusi sementara unruk mengatasi permasalahan yang ada, maka struktur pengadilan pemilu ad hoc yang akan didirikan tetap tidak bisa dilepaskan dari struktur pengadilan-pengadilan yang sudah ada. Paling tidak, ia harus dikaitkan dengan salah satu tingkat pengadilan yang sudah ada. |
---|---|
ISSN: | 0125-9687 2503-1465 |
DOI: | 10.21143/jhp.vol34.no1.1430 |