THE URGENCY FOR RATIFICATION OF THE 1970 ILO MINIMUM WAGE FIXING CONVENTION IN THE TIME OF FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION
AbstrakPengaturan pengupahan minimum terhadap tenaga kerja di Indonesia sebelumnya diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 dimana pengaturan pengupahan terhadap hak penerima upah yang dirasakan oleh tenagakerja. Namun,yang terbaru pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang...
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: | Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune 2021-08, p.226-234 |
---|---|
Hauptverfasser: | , , |
Format: | Artikel |
Sprache: | eng |
Online-Zugang: | Volltext |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
container_end_page | 234 |
---|---|
container_issue | |
container_start_page | 226 |
container_title | Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune |
container_volume | |
creator | Elvardi, Jean Pratama, Arya Putra Rizal Muliawan, Muhammad Ramzy |
description | AbstrakPengaturan pengupahan minimum terhadap tenaga kerja di Indonesia sebelumnya diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 dimana pengaturan pengupahan terhadap hak penerima upah yang dirasakan oleh tenagakerja. Namun,yang terbaru pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan bahwa “setiap Pekerja/Buruh berhak memperoleh Upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya”. Arti secara perkembangan pengaturan pengupahan terus dilakukan demi mampu menerima pembaruan baik aspek sosial maupun ekonomi. Indonesia hingga saat ini tidak meratifikasi ILO Convention Number 131, 1970 tentang Pengupahan minimum. Standar penetapan upah sesuai konvensi 131 adalah kebutuhan dari pekerja dan keluarganya, dengan mempertimbangkan tingkah upah secara umum di negara bersangkutan, biaya hidup, jaminan perlindungan sosial, dan standar kehidupan relatif dari kelompok sosial lainnya. ancaman dari era revolusi industri 4.0 memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap tenaga kerja minim kemampuan atau terkalahkan dengan tenaga automasi. Pemerintah Indonesia dengan momen ini di saat revolusi industri 4.0 terjadi untuk membuat suatu kebijakan cepat dalam memberikan pengupahan secara batas minimum untuk diratifikasi pada ILO Convention 131, 1970 tentang pengupahan minimum sehingga prinsip dari minimum wages mengalami perubahan menjadi living wages di sistem pengaturan pengupahan di Indonesia.Kata kunci: pengupahan; revolusi industri 4.0; tenaga kerjaAbstractMinimum wage arrangements Workers in Indonesia were previously regulated through Government Regulation No. 78 of 2015 where wages were set on the rights of wage recipients felt by workers. However, the latest in Government Regulation Number 36 of 2021 concerningstates that "Wagesevery Worker/Labourer has the right to receive the same Wage for work of the same value". In terms of development, wage arrangements continue to be made in order to be able to receive updates in both social and economic aspects. Indonesia has not yet ratified the ILO Convention Number 131, 1970 concerning Minimum Wages. The standard for setting wages according to Convention 131 is the needs of workers and their families, taking into account the general behavior of wages in the country concerned, the cost of living, social protection insurance, and the relative living standards of other social groups. The threat from the industrial revolution 4.0 era has a significant impact on a workforce with minimal capabilities or is |
doi_str_mv | 10.30996/jhbbc.v4i2.5394 |
format | Article |
fullrecord | <record><control><sourceid>crossref</sourceid><recordid>TN_cdi_crossref_primary_10_30996_jhbbc_v4i2_5394</recordid><sourceformat>XML</sourceformat><sourcesystem>PC</sourcesystem><sourcerecordid>10_30996_jhbbc_v4i2_5394</sourcerecordid><originalsourceid>FETCH-crossref_primary_10_30996_jhbbc_v4i2_53943</originalsourceid><addsrcrecordid>eNqdj9FKwzAUhoM4cOjuvTwvsJqkXVwuS03aQJtAlsx5FdaxYUVRGlB8e5eiL-DNOYf_fP_Fh9AtwVmOOWd3L899f8g-i4Fmq5wXF2hOGaVLztj68u9e090VWsQ49LhgjKwIZnP05RoB3tZCV08gjQVbOiVVdZ5Gg5GQ_oTfY1CtgU5p1fkOHstagFQ7pWuojN4KPeFKT7hTnUhVabx1zTl98BtnVdmCFVvT-sTeoNlp_xqPi999jbAUrmqWh_E9xvF4Ch_j8LYfvwPBYXIMk2NIjiE55v-o_ACjeFLQ</addsrcrecordid><sourcetype>Aggregation Database</sourcetype><iscdi>true</iscdi><recordtype>article</recordtype></control><display><type>article</type><title>THE URGENCY FOR RATIFICATION OF THE 1970 ILO MINIMUM WAGE FIXING CONVENTION IN THE TIME OF FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION</title><source>Elektronische Zeitschriftenbibliothek - Frei zugängliche E-Journals</source><creator>Elvardi, Jean ; Pratama, Arya Putra Rizal ; Muliawan, Muhammad Ramzy</creator><creatorcontrib>Elvardi, Jean ; Pratama, Arya Putra Rizal ; Muliawan, Muhammad Ramzy</creatorcontrib><description>AbstrakPengaturan pengupahan minimum terhadap tenaga kerja di Indonesia sebelumnya diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 dimana pengaturan pengupahan terhadap hak penerima upah yang dirasakan oleh tenagakerja. Namun,yang terbaru pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan bahwa “setiap Pekerja/Buruh berhak memperoleh Upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya”. Arti secara perkembangan pengaturan pengupahan terus dilakukan demi mampu menerima pembaruan baik aspek sosial maupun ekonomi. Indonesia hingga saat ini tidak meratifikasi ILO Convention Number 131, 1970 tentang Pengupahan minimum. Standar penetapan upah sesuai konvensi 131 adalah kebutuhan dari pekerja dan keluarganya, dengan mempertimbangkan tingkah upah secara umum di negara bersangkutan, biaya hidup, jaminan perlindungan sosial, dan standar kehidupan relatif dari kelompok sosial lainnya. ancaman dari era revolusi industri 4.0 memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap tenaga kerja minim kemampuan atau terkalahkan dengan tenaga automasi. Pemerintah Indonesia dengan momen ini di saat revolusi industri 4.0 terjadi untuk membuat suatu kebijakan cepat dalam memberikan pengupahan secara batas minimum untuk diratifikasi pada ILO Convention 131, 1970 tentang pengupahan minimum sehingga prinsip dari minimum wages mengalami perubahan menjadi living wages di sistem pengaturan pengupahan di Indonesia.Kata kunci: pengupahan; revolusi industri 4.0; tenaga kerjaAbstractMinimum wage arrangements Workers in Indonesia were previously regulated through Government Regulation No. 78 of 2015 where wages were set on the rights of wage recipients felt by workers. However, the latest in Government Regulation Number 36 of 2021 concerningstates that "Wagesevery Worker/Labourer has the right to receive the same Wage for work of the same value". In terms of development, wage arrangements continue to be made in order to be able to receive updates in both social and economic aspects. Indonesia has not yet ratified the ILO Convention Number 131, 1970 concerning Minimum Wages. The standard for setting wages according to Convention 131 is the needs of workers and their families, taking into account the general behavior of wages in the country concerned, the cost of living, social protection insurance, and the relative living standards of other social groups. The threat from the industrial revolution 4.0 era has a significant impact on a workforce with minimal capabilities or is defeated by automation. The Indonesian government at this moment when the industrial revolution 4.0 occurred to make a quick policy in providing minimum wages to be ratified at the ILO Convention 131, 1970 regarding minimum wages so that the principle of minimum wages changed to living wages in the wage regulation system in Indonesia.</description><identifier>ISSN: 2622-982X</identifier><identifier>EISSN: 2622-9668</identifier><identifier>DOI: 10.30996/jhbbc.v4i2.5394</identifier><language>eng</language><ispartof>Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, 2021-08, p.226-234</ispartof><woscitedreferencessubscribed>false</woscitedreferencessubscribed><orcidid>0000-0001-8695-0178</orcidid></display><links><openurl>$$Topenurl_article</openurl><openurlfulltext>$$Topenurlfull_article</openurlfulltext><thumbnail>$$Tsyndetics_thumb_exl</thumbnail><link.rule.ids>314,780,784,27922,27923</link.rule.ids></links><search><creatorcontrib>Elvardi, Jean</creatorcontrib><creatorcontrib>Pratama, Arya Putra Rizal</creatorcontrib><creatorcontrib>Muliawan, Muhammad Ramzy</creatorcontrib><title>THE URGENCY FOR RATIFICATION OF THE 1970 ILO MINIMUM WAGE FIXING CONVENTION IN THE TIME OF FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION</title><title>Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune</title><description>AbstrakPengaturan pengupahan minimum terhadap tenaga kerja di Indonesia sebelumnya diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 dimana pengaturan pengupahan terhadap hak penerima upah yang dirasakan oleh tenagakerja. Namun,yang terbaru pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan bahwa “setiap Pekerja/Buruh berhak memperoleh Upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya”. Arti secara perkembangan pengaturan pengupahan terus dilakukan demi mampu menerima pembaruan baik aspek sosial maupun ekonomi. Indonesia hingga saat ini tidak meratifikasi ILO Convention Number 131, 1970 tentang Pengupahan minimum. Standar penetapan upah sesuai konvensi 131 adalah kebutuhan dari pekerja dan keluarganya, dengan mempertimbangkan tingkah upah secara umum di negara bersangkutan, biaya hidup, jaminan perlindungan sosial, dan standar kehidupan relatif dari kelompok sosial lainnya. ancaman dari era revolusi industri 4.0 memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap tenaga kerja minim kemampuan atau terkalahkan dengan tenaga automasi. Pemerintah Indonesia dengan momen ini di saat revolusi industri 4.0 terjadi untuk membuat suatu kebijakan cepat dalam memberikan pengupahan secara batas minimum untuk diratifikasi pada ILO Convention 131, 1970 tentang pengupahan minimum sehingga prinsip dari minimum wages mengalami perubahan menjadi living wages di sistem pengaturan pengupahan di Indonesia.Kata kunci: pengupahan; revolusi industri 4.0; tenaga kerjaAbstractMinimum wage arrangements Workers in Indonesia were previously regulated through Government Regulation No. 78 of 2015 where wages were set on the rights of wage recipients felt by workers. However, the latest in Government Regulation Number 36 of 2021 concerningstates that "Wagesevery Worker/Labourer has the right to receive the same Wage for work of the same value". In terms of development, wage arrangements continue to be made in order to be able to receive updates in both social and economic aspects. Indonesia has not yet ratified the ILO Convention Number 131, 1970 concerning Minimum Wages. The standard for setting wages according to Convention 131 is the needs of workers and their families, taking into account the general behavior of wages in the country concerned, the cost of living, social protection insurance, and the relative living standards of other social groups. The threat from the industrial revolution 4.0 era has a significant impact on a workforce with minimal capabilities or is defeated by automation. The Indonesian government at this moment when the industrial revolution 4.0 occurred to make a quick policy in providing minimum wages to be ratified at the ILO Convention 131, 1970 regarding minimum wages so that the principle of minimum wages changed to living wages in the wage regulation system in Indonesia.</description><issn>2622-982X</issn><issn>2622-9668</issn><fulltext>true</fulltext><rsrctype>article</rsrctype><creationdate>2021</creationdate><recordtype>article</recordtype><recordid>eNqdj9FKwzAUhoM4cOjuvTwvsJqkXVwuS03aQJtAlsx5FdaxYUVRGlB8e5eiL-DNOYf_fP_Fh9AtwVmOOWd3L899f8g-i4Fmq5wXF2hOGaVLztj68u9e090VWsQ49LhgjKwIZnP05RoB3tZCV08gjQVbOiVVdZ5Gg5GQ_oTfY1CtgU5p1fkOHstagFQ7pWuojN4KPeFKT7hTnUhVabx1zTl98BtnVdmCFVvT-sTeoNlp_xqPi999jbAUrmqWh_E9xvF4Ch_j8LYfvwPBYXIMk2NIjiE55v-o_ACjeFLQ</recordid><startdate>20210803</startdate><enddate>20210803</enddate><creator>Elvardi, Jean</creator><creator>Pratama, Arya Putra Rizal</creator><creator>Muliawan, Muhammad Ramzy</creator><scope>AAYXX</scope><scope>CITATION</scope><orcidid>https://orcid.org/0000-0001-8695-0178</orcidid></search><sort><creationdate>20210803</creationdate><title>THE URGENCY FOR RATIFICATION OF THE 1970 ILO MINIMUM WAGE FIXING CONVENTION IN THE TIME OF FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION</title><author>Elvardi, Jean ; Pratama, Arya Putra Rizal ; Muliawan, Muhammad Ramzy</author></sort><facets><frbrtype>5</frbrtype><frbrgroupid>cdi_FETCH-crossref_primary_10_30996_jhbbc_v4i2_53943</frbrgroupid><rsrctype>articles</rsrctype><prefilter>articles</prefilter><language>eng</language><creationdate>2021</creationdate><toplevel>online_resources</toplevel><creatorcontrib>Elvardi, Jean</creatorcontrib><creatorcontrib>Pratama, Arya Putra Rizal</creatorcontrib><creatorcontrib>Muliawan, Muhammad Ramzy</creatorcontrib><collection>CrossRef</collection><jtitle>Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune</jtitle></facets><delivery><delcategory>Remote Search Resource</delcategory><fulltext>fulltext</fulltext></delivery><addata><au>Elvardi, Jean</au><au>Pratama, Arya Putra Rizal</au><au>Muliawan, Muhammad Ramzy</au><format>journal</format><genre>article</genre><ristype>JOUR</ristype><atitle>THE URGENCY FOR RATIFICATION OF THE 1970 ILO MINIMUM WAGE FIXING CONVENTION IN THE TIME OF FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION</atitle><jtitle>Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune</jtitle><date>2021-08-03</date><risdate>2021</risdate><spage>226</spage><epage>234</epage><pages>226-234</pages><issn>2622-982X</issn><eissn>2622-9668</eissn><abstract>AbstrakPengaturan pengupahan minimum terhadap tenaga kerja di Indonesia sebelumnya diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 dimana pengaturan pengupahan terhadap hak penerima upah yang dirasakan oleh tenagakerja. Namun,yang terbaru pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan bahwa “setiap Pekerja/Buruh berhak memperoleh Upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya”. Arti secara perkembangan pengaturan pengupahan terus dilakukan demi mampu menerima pembaruan baik aspek sosial maupun ekonomi. Indonesia hingga saat ini tidak meratifikasi ILO Convention Number 131, 1970 tentang Pengupahan minimum. Standar penetapan upah sesuai konvensi 131 adalah kebutuhan dari pekerja dan keluarganya, dengan mempertimbangkan tingkah upah secara umum di negara bersangkutan, biaya hidup, jaminan perlindungan sosial, dan standar kehidupan relatif dari kelompok sosial lainnya. ancaman dari era revolusi industri 4.0 memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap tenaga kerja minim kemampuan atau terkalahkan dengan tenaga automasi. Pemerintah Indonesia dengan momen ini di saat revolusi industri 4.0 terjadi untuk membuat suatu kebijakan cepat dalam memberikan pengupahan secara batas minimum untuk diratifikasi pada ILO Convention 131, 1970 tentang pengupahan minimum sehingga prinsip dari minimum wages mengalami perubahan menjadi living wages di sistem pengaturan pengupahan di Indonesia.Kata kunci: pengupahan; revolusi industri 4.0; tenaga kerjaAbstractMinimum wage arrangements Workers in Indonesia were previously regulated through Government Regulation No. 78 of 2015 where wages were set on the rights of wage recipients felt by workers. However, the latest in Government Regulation Number 36 of 2021 concerningstates that "Wagesevery Worker/Labourer has the right to receive the same Wage for work of the same value". In terms of development, wage arrangements continue to be made in order to be able to receive updates in both social and economic aspects. Indonesia has not yet ratified the ILO Convention Number 131, 1970 concerning Minimum Wages. The standard for setting wages according to Convention 131 is the needs of workers and their families, taking into account the general behavior of wages in the country concerned, the cost of living, social protection insurance, and the relative living standards of other social groups. The threat from the industrial revolution 4.0 era has a significant impact on a workforce with minimal capabilities or is defeated by automation. The Indonesian government at this moment when the industrial revolution 4.0 occurred to make a quick policy in providing minimum wages to be ratified at the ILO Convention 131, 1970 regarding minimum wages so that the principle of minimum wages changed to living wages in the wage regulation system in Indonesia.</abstract><doi>10.30996/jhbbc.v4i2.5394</doi><orcidid>https://orcid.org/0000-0001-8695-0178</orcidid></addata></record> |
fulltext | fulltext |
identifier | ISSN: 2622-982X |
ispartof | Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, 2021-08, p.226-234 |
issn | 2622-982X 2622-9668 |
language | eng |
recordid | cdi_crossref_primary_10_30996_jhbbc_v4i2_5394 |
source | Elektronische Zeitschriftenbibliothek - Frei zugängliche E-Journals |
title | THE URGENCY FOR RATIFICATION OF THE 1970 ILO MINIMUM WAGE FIXING CONVENTION IN THE TIME OF FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION |
url | https://sfx.bib-bvb.de/sfx_tum?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_tim=2025-01-09T19%3A31%3A37IST&url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&rfr_id=info:sid/primo.exlibrisgroup.com:primo3-Article-crossref&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.atitle=THE%20URGENCY%20FOR%20RATIFICATION%20OF%20THE%201970%20ILO%20MINIMUM%20WAGE%20FIXING%20CONVENTION%20IN%20THE%20TIME%20OF%20FOURTH%20INDUSTRIAL%20REVOLUTION&rft.jtitle=Jurnal%20Hukum%20Bisnis%20Bonum%20Commune&rft.au=Elvardi,%20Jean&rft.date=2021-08-03&rft.spage=226&rft.epage=234&rft.pages=226-234&rft.issn=2622-982X&rft.eissn=2622-9668&rft_id=info:doi/10.30996/jhbbc.v4i2.5394&rft_dat=%3Ccrossref%3E10_30996_jhbbc_v4i2_5394%3C/crossref%3E%3Curl%3E%3C/url%3E&disable_directlink=true&sfx.directlink=off&sfx.report_link=0&rft_id=info:oai/&rft_id=info:pmid/&rfr_iscdi=true |